Tantangan Undp Mewujudkan Agenda Sdgs (The Sustainable Development Goals)

Salah satu pola kegiatan pembangunan jangka panjang yaitu kegiatan SDGs. Agenda SDGs bisa dikatakan sebagai peta dan mercusuar yang menunjukkan arah pembangunan.

Artikel ini akan mengulas wacana UNDP (the United Nations Development Programme), organisasi internasional yang bertugas mewujudkan harapan pembangunan global yang berkesinambungan.

1. LATAR BELAKANG BERDIRINYA UNDP.

The United Nations Development Programme (UNDP) ialah salah satu tubuh PBB yang bertugas mencari solusi atas permasalahan pembangunan di level nasional maupun global.

UNDP dibuat pada 22 Nopember 1965, ialah peleburan dua organisasi, the United Nations Expanded Programme of Technical Assistance dan the United Nations Special Fund.



Tugas utama UNDP yaitu mewujudkan pembangunan jangka panjang, dengan pembangunan insan sebagai inti'nya.

Pembangunan insan secara menyeluruh spesialuntuk bisa terwujud jikalau berlandaskan pada keberhasilan dalam pemberantasan kemiskinan, penyelesaian problem ketidaksetaraan diberbagai aspek kehidupan, serta upaya mempromosikan keterbukaan.

2. AREA KERJA UNDP.

Secara umum ada tiga area kerja yang menjadi serius UNDP, yaitu:

1. pembangunan berkelanjutan.
2. penciptaan perdamaian dan pemerintahan yang demokratis.
3. ketahanan terhadap tragedi dan perubahan iklim.

Selanjutnya kita akan mengupas masing-masing area kerja tersebut.

2.1. Pembangunan berkelanjutan.
Tugas ini dilakukan melalui:

• program pembangunan jangka panjang yang bisa mengatasi perkara kemiskinan, ketidakadilan, serta keterasingan. Implementasinya berupa: peningkatan kapasitas produksi, pengurangan konsumsi sumberdaya tak terbarukan, serta minimalisasi dampak negatif konsumsi sumberdaya.
• pengawasan dan pengukuran atas kondisi kemiskinan dan laju pembangunan. Implemntasinya berupa: pemetaan perkara gender, distribusi pendapatan, karakteristik wilayah, dan kondisi terkait lainnya.
• perencanaan pembangunan dan kebijakan reformasi. Implementasinya berupa: pelaksanaan reformasi melalui pendekatan multi-dimensi (ekonomi, lingkungan, sosial), serta perhatian pada ruang lingkup wilayah (meliputi beberapa aspek area pedesaan, perkotaan, serta kawasan penghubung) melalui pendekatan serasi antara peraturan pemerintah dengan kebijakan lokal.
• pemeliharaan dan pertolongan sumberdaya alam, termasuk pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem, sekaligus peningkatan taraf hidup masyarakat.
• pengelolaan risiko, planning dan kerangka kebijakan, serta pengembangan kapasitas institusi dalam menghadapi informasi perubahan iklim (termasuk penerapan emisi kadar rendah, ketahanan terhadap cuaca, kemampuan mitigasi tragedi dan potensi bencana, serta assessment pada faktor ekonomi, lingkungan dan sosial, serta pertolongan sosial).

2.2. Penciptaan perdamaian dan pemerintahan yang demokratis.
Tugas-tugas terkait area kerja ini antara lain:

• reformasi konstitusi dan tata kelola pemerintahan yang demokratis, sehingga memdiberi donasi positif (secara ekonomi, sosial, dan politik), serta menyediakan peluang bagi masyarakat negara untuk menyatakan pendapat, berdialog, bersepakat, dan berafiliasi dengan banyak sekali pihak.
• penguatan tata kelola pemerintahan dan pengembangan inovasi untuk memmenolong roda pemerintahan yang membersihkan, terbuka, dan transparan.
• penguatan civil society yang berkontribusi aktif dalam pembangunan, semoga tercipta kerjasama yang erat dalam mencapai tujuan pembangunan.
• penguatan integritas institusi publik (baik tingkat lokal maupun nasional), sehingga bisa mengeliminasi penyalahgunaan wewenang dan korupsi.
• mendukung efektivitas pemerintahan, supaya bisa memdiberi manfaat pembangunan pada masyarakat dan akidah yang tinggi pada forum pemerintah. Dalam hal ini, penguatan pemerintah kawasan menjadi poin penting sebagai penghubung masyarakat dan pemerintah pusat.
• akses bagi masyarakat negara dalam memanfaatkan sumberdaya alam untuk mata pencaharian, sambil memdiberi peluang masyarakat setempat untuk mengambil manfaat sumberdaya alam tanpa merusak habitat dan ekosistem lingkungan.

2.3. Ketahanan terhadap tragedi dan perubahan iklim.
Tugas yang terkait dengan area kerja ini adalah:

• penanganan yang cepat dan efektif untuk setiap konflik, sehingga memdiberi rasa kondusif dan mengurangi potensi kerusakan yang jauh lebih besar.
• upaya pencegahan dan penanggulangan bencana.

(www.undp.org. About us, dikutip pada Senin, 30 Mei 2016).

Sementara dalam Rencana Strategis 2014-2017, UNDP menetapkan 7 samasukan yang hendak dicapai, yakni:

• pertumbuhan dan pembangunan berkesinambungan serta konektivitas antara kapasitas produksi, untuk meningkatkan serapan dan taraf hidup tenaga kerja.
• sistem yang akuntabel dan pemerintahan demokratis, untuk mewujudkan tujuan pembangunan.
• penguatan institusi yang bisa memdiberi layanan dasar dan susukan secara universal.
• penanganan ketidaksetaraan gender serta promosi program pemberdayaan perempuan.
• penguatan negara dalam mengatasi konflik dan dampak jelek tragedi alam (termasuk perubahan iklim).
• penanganan pasca konflik dan pasca bencana, dengan serius pada pembangunan jangka panjang.
• pembangunan menyeluruh disetiap tingkat, untuk menanggulangi kemiskinan, ketidakadilan, serta keterasingan.

(UNDP. Changing with the World, UNDP Strategic Plan: 2014-2017)

Dalam menjalankan misinya, UNDP mendapatkan dana menolongan dari banyak sekali pihak, diantaranya:

• kontribusi sukarela dari negara anggota.
• kontribusi donatur yang berasal dari kerjasama dua pihak.
• kontribusi donatur dari kerjasama multi pihak.
• kontribusi dari sektor perjuangan atau organisasi swasta.

Menurut catatan, pada 2014 UNDP mempunyai aset sebesar US$ 4.6 miliar.

3. KRITIK ATAS KINERJA UNDP.

Dalam mewujudkan misi-misinya, UNDP bukannya tanpa Koreksi. Berikut pandangan kritis atas kegiatan kerja UNDP:

1. Program pengentasan kemiskinan tidak benar-benar mencapai samasukan.

Hal ini termuat dalam laporan UNDP sendiri, yang menyatakan jikalau dana yang dikeluarkan untuk penanggulangan kemiskinan terbilang sangat besar, namun tidak dibarengi dengan hasil yang optimal.

Tercatat dana yang sudah dikeluarkan UNDP sepanjang 2004-2011 untuk kegiatan pengentasan kemiskinan mencapai US$ 8.5 miliar, dengan perbaikan tingkat kemiskinan yang dinilai ‘tidak jelas’.

Beberapa pihak bahkan meragukan kefokusan UNDP dalam mengimplementasikan program-program anti kemiskinan. (www.foxnews.com. UN’s $5.7B anti-poverty agency doesn’t do much to reduce poverty, according to its own assessment, January 14, 2013).

2. Indeks Pembangunan Manusia tidak menjawaban kebutuhan masyarakat miskin.

Kritik ini terkait dengan alat ukur HDI (the Human Development Index) yang sebut jikalau indeks pembangunan insan yang diterapkan UNDP tidak benar-benar menjawaban kebutuhan masyarakat miskin di negara berkembang dan terbelakang.

Hal ini terjadi alasannya perspektif UNDP spesialuntuk dari evaluasi individu negara bersangkutan, bukan dari sudut pandang keseluruhan (global); karenanya terjadi perbedaan standar evaluasi antara satu negara dengan negara lain (Sagar, A, and Adil Najam. The Human Development Index: a critical review, Ecological Economics 25, 1998).

3. Gender-related Development Index (GDI) tidak bisa mengukur kesetaraan gender.

Penelitian menyangsikan fungsi GDI sebagai alat ukur pembangunan perempuan, alasannya tidak menangkap perkara dasar ketidaksetaraan, terutama terkait kesehatan, pendidikan, dan pendapatan (Stanton, E. Engendering Human Development: A Critique of the UNDP’s Gender-Related Development Index, Political Economy Research Institute Working Paper Series No. 131, March 2007).

Diluar Koreksi atas kinerjanya, UNDP mengemban tanggungjawaban besar dalam memastikan tercapainya kegiatan SDGs (the Sustainable Development Goals). **


ARTIKEL TERKAIT :
Melihat Progress Pelaksanaan Agenda the Sustainable Development Goals (SDGs)
Mencermati Situasi Perekonomian Dunia di 2018
Mencermati Persoalan Imigrasi (International Immigration)
Memahami Konsep Ekonomi Digital (Digital Economy)

Lokasi:

Berbagi :