Paradigma Pancasila

BAB I

PENDAHULUAN

1.      Latar Belakang Masalah

Pancasila yaitu dasar filsafat Negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, diundangkan dalam diberita Republik Indonesia tahun II No. 7 bersama-sama dengan batang badan Undang-Undang Dasar 1945.

Secara filosofis hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional kita harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai sila-sila Pancasila. Oleh lantaran hakikat nilai sila-sila Pancasila mendasarkan diri pada dasar ontologis insan sebagai subjek pendukung pokok sila-sila Pancasila sekaligus sebagai pendukung pokok Negara. Dalam upaya insan mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabatnya maka insan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2.      Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang duduk masalah di atas maka rumusan duduk masalah yang akan dibahas yaitu sebagai diberikut.

a.       Bagaimana pancasila sebagai paradigma dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ?

b.      Bagaimana pancasila sebagai paradigma pembangunan ?

c.       Bagaimana pancasila sebagai paradigma reformasi ?

3.      Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan duduk masalah di atas maka tujuan penelitian dalam makalah ini yaitu sebagai diberikut.

a.       Mengetahui pancasila sebagai paradigma dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

b.      Mengetahui pancasila sebagai paradigma pembangunan.

c.       Mengetahui pancasila sebagai paradigma reformasi.

BAB II

PEMBAHASAN

1.      Pancasila Sebagai Paradigma dalam Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara

Istilah Paradigma pada pertamanya berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan terutama dalam kaitannya dengan filsafat ilmu pengetahun. Secara terminologis tokoh yang menyebarkan istilah tersebut dalam dunia ilmu pengetahuan yaitu Thomas S. Khun dalam bukunya yang berjudul The Structure of Scientific Revolution (1970 : 49). Inti sari pengertian paradigma yaitu suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi  teoretis yang umum (ialah suatu sumber nilai), sehingga ialah suatu sumber hokum-hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat memilih sifat, ciri serta abjad ilmu pengetahuan itu sendiri.

Ilmu pengetahuan sifatnya sangat dinamis hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya haisl-hasil penelitian manusia, sehingga dalam perkembangannya terdapat suatu kemungkinan yang sangat besar ditemukannya kelemahan-kelabuahan pada teori yang sudah ada, dan jikalau demikian maka ilmuwan akan kembali pada asumsi-asumsi dasar serta perkiraan teoretis sehingga dengan demikian perkembangan ilmu pengetahuan kembali mengkaji paradigma dari ilmu pengetahuan tersebut atau dengan lain perkataan ilmu pengetahuan harus mengkaji dasar ontologis dari ilmu itu sendiri. Misalnya dalam ilmu-ilmu sosial mabadunga suatu teori yang didasarkan pada suatu hasil penelitian ilmiah yang mendasarkan pada metode kuantitatif yang mengkaji insan dan masyarakat menurut pada sifat-sifat yang persial terukur, korelatif danm positivistic maka ternyata hasil dari ilmu pengetahuan tersebut secara epistimologis spesialuntuk mengkaji suatu aspek saja dari objek ilmu pengetahuan yaitu manusia. Dalam duduk masalah popular ini istilah paradigma menjelma terminology yang mengandung konolasi pengertian sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan serta proses dalam suatu bidang tertentu termasuk dalam bidang pembangunan, reformasi maupun dalam pendidikan.

2.      Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan

Untuk mencapai tujuan  dalam hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara, bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan nasional. Hal ini sebagai perwujudan praksis dalam meningkatkan harkat dan martabatnya. Tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang rinciannya yaitu sebagai diberikut:“melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,”  hal ini dalm kapasitasnya tujuan negara hokum formal adapun rumusan “memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan bangsa” hal ini dalam pengertian negara aturan material, yang secara keseluruhan sebagai manifestasi tujuan khusus atau nasional. Adapun selain tujuan nasional juga tujuan internasional (tujuan umum)” ikut melaksankan ketertiban dunia yang menurut kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Unsure-unsur hakikat insan “monopluralis” mencakup susunan kodrat manusia, rokhani (jiwa) dan raga, sifat kodrat insan sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk tuhan yang Maha Esa, sehingga upaya mewujudkan tujuan maka pembangunan haruslah  mendasarkan pada hakikat manusia.

Pembangunan nasional harus mencakup aspek jiwa (rokhani) yang mencakup beberapa aspek akal, rasa dan kehendak, aspek raga (jasmani), aspek individu, aspek makhluk sosial dan aspek kehidupan.

1)      Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Iptek

Ilmu pengetahuan dan teknologi pada hakikatnya ialah suatu hasil kreativitas rokhani manusia. Akal ialah potensi rokhaniyah menusia dalam kekerabatan intelektualitas. Pengembangan Iptek sebagai hasil budaya insan harus didasarkan pada moral Ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab.

2)      Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Bidang Politik

Pembangunan dan pengembangan bidang politik harus mendasarkan pada dasar ontologis manusia. Hal ini perwujudan hak atas martabat kemanusiaan sehingga sistem politik negara bisa membuat sisitem yang menjamin atas hak-hak tersebut. Pengembangan politik negara terutama dalam proses reformasi sampaumur ini harus mendasarkan moralitas sebagaimana tertuang dalam sila-sila pancasila.

3)      Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Ekonomi

Mubyarto mengemabangkan ekonomi kerakyatan yaitu ekonomi yang humanistik yang mendasarkan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Pengembangan ekonomi bukan spesialuntuk mengejar pertumbuhan saja melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh bangsa. Pengembangan ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai moral kemanusiaan (Mubyarto,1999).

4)      Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Sosial Budaya

Dalam pembangunan pengembangan aspek sosial budaya hendaknya didasarkan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam prinsip etika pancasila pada hakikatnya bersifat humanistic.

5)      Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Hankam

Negara pada hakikatnya yaitu ialah suatu masyarakat hukum. Atas dasar pengertian demikian ini maka keamanan ialah syarat mutlak tercapainya kesejahteraan masyarakat negara.

6)      Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Kehidupan Beragama

Pada proses reformasi sampaumur ini dibeberapa wilayah negara Indonesia terjadi konflik sosial yang bersumber pada duduk masalah SARA, terutama bersumber pada duduk masalah agama. Hal ini menunjukkan kemunduran bangsa Indonesia kearah kehidupan beragama yang tidak berkemanusiaan. Tragedy di Ambon, Poso, Medan, Mataram, Kupang serta tempat lainnya menunjukkan betapa semakin melemahnya toleransi kehidupan beragama yang menurut kemanusiaan yang adil dan beradab.

Oleh lantaran itu ialah suatu kiprah berat bagi bangsa Indonesia yang saling menghargai, menghormati dan saling mengasihi sebagai sesama umat insan yang beradab.

Dalam pengertian inilah maka negara menegaskan pkok pikiran ke-4 bahwa “negara berdasarkan  atas ketuhanan Yang Maha Esa, atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”.

3.      Pancasila sebagai Paradigma Reformasi

Reformasi yaitu menata kehidupan bangsa dan Negara dalam suatu system Negara di bawah nilai-nilai Pancasila, bukan menghancurkan dan membubarkan bangsa dan Negara Indonesia. Betapapun perubahan dan reformasi dilakukan namun bangsa Indonesia tidak akan menghancurkan nilai religiusnya, nilai kemanusiaannya, nilai persatuannya, nilai kerakyatan serta nilai keadilannya. Bahkan pada hakikatnya reformasi itu sendiri yaitu mengembalikan tatanan kenegaraan ke arah sumber nilai yang ialah platform kehidupan bersama bangsa Indonesia, yang selama ini diselewengkan demi kekuasaan sekelompok orang baik pada masa orde usang maupun orde baru. Oleh lantaran itu proses reformasi walaupun dalam lingkup pengertian reformasi total harus mempunyai platform dan sumber nilai yang terang yang ialah arah, tujuan, serta harapan yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Reformasi melaksanakan perubahan dalam aneka macam bidang yang sering diteriakkan dengan jargon reformasi total. Reformasi total ini bukan berarti harus mengubah kehidupan bangsa Indonesia menjadi tidak berketuhanan, tidak berkemanusiaan, tidak berpersatuan, tidak berkerakyatan serta tidak berkeadilan. Tetapi sebaliknya, reformasi ini harus mempunyai tujuan, dasar, harapan serta platform yang terang bagi bangsa Indonesia. Sehingga nilai-nilai Pancasila itulah yang ialah paradigma reformasi total tersebut.

a.      Gerakan Reformasi dan Ideologi Pancasila

Makna serta pengertian “Reformasi” sampaumur ini banyak disalah artikan sehingga gerakan masyarakat yang melaksanakan perubahan yang mengatasnamakan gerakan reformasi juga tidak sesuai dengan pengertian reformasi itu sendiri. Hal ini terbukti dengan maraknya gerakan masyarakat dengan mengatasnamakan gerakan reformasi, melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan makna reformasi itu sendiri, contohnya pemaksaan kehendak dengan menduduki kantor suatu instansi atau forum baik negeri maupun swasta, memaksa untuk mengganti pekabat dalam suatu instansi, melaksanakan pengrusakan, bahkan yang paling memprihatikan yaitu melaksanakan pengerakan massa dengan merusak dan mengkremasi took-toko, pusat-pusat kegiatan ekonomi, kantor instansi pemerintah, kemudahan umum, kantor pos, kantor bank disertai dengan penjarahan dan penganiayaan. Oleh lantaran itu makna reformasi itu harus benar-benar diletakkan dalam pengertian yang gotong royong sehingga kegiatan proses reformasi itu benar-benar sesuai tujuannya.

Oleh lantaran itu suatu gerakan reformasi mempunyai kondisi syarat-syarat sebagai diberikut:

1)      Suatu gerakan reformasi dilakukan lantaran adanya suatu penyimpangan-penyimpangan. Masa pemerintahan Orba banyak terjadi suatu penyimpangan contohnya asas kekeluargaan menjadi “nepotisme”, kolusi dan korupsi yang tidak sesuai dengan makna dan semangat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta batang badan Undang-Undang Dasar 1945.

2)      Suatu gerakan reformasi dilakukan harus dengan suatu harapan yang terang (landasan ideologis) tertentu, dalam hal ini Pancasila sebagai ideology bangsa dan Negara Indonesia. Kaprikornus reformasi pada prinsipnya suatu gerakan untuk mengembalikan kepada dasar nilai-nilai sebagaimana yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Tanpa landasan ideologis yang terang maka gerakan reformasi akan mengarahkan kepada anarkisme, disintegrasi bangsa dan balasannya jatuh pada suatu kehancuran bangsa dan Negara Indonesia, sebagaimana yang sudah terjadi di Uni Soviet dan Yugoslavia.

3)      Suatu gerakan reformasi dilakukan dengan berdasar pada suatu kerangka structural tertentu (dalam hal ini UUD) sebagai kerangka pola reformasi. Reformasi pada prinsipnya gerakan untuk mengadakan suatu perubahan untuk mengembalikan pada suatu tatanan structural yang ada lantaran adanya suatu penyimpangan. Maka reformasi akan mengembalikan pada dasar serta system Negara demokrasi bahwa kedaulatan yaitu di tangan rakyat sebagaimana terkandung dalam pasal 1 ayat (2).

4)      Reformasi dilakukan kea rah suatu perubahan kea rah kondisi serta keadaan yang lebih baik. Perubahan yang dilakukan dalam reformasi harus mengarah pada suatu kondisi kehidupan rakyat yang lebih baik dalam segala aspeknya antara lain bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta kehidupan keagamaan. melaluiataubersamaini lain perkataan reformasi harus dilakukan kea rah peningkatan harkat dan martabat rakyat Indonesia sebagai manusia.

5)      Reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etik sebagai insan yang Berketuhanan Yang Maha Esa, serta terjaminnya persatuan dan kesatuan bangsa.

b.   Pancasila sebagai dasar harapan reformasi

Pancasila sebagai dasar filsafat Negara Indonesia, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dalam perjalanan sejarah, nampaknya tidak diletakkan dalam berkedudukan dan fungsi yang sebenarnya. Pada masa Orba Pancasila dipakai sebagai alat legitimasi politik oleh penguasa, sehingga kedudukan pancasila sebagai sumber nilai dikaburkan dengan praktek kebijaksanaan pelaksana penguasa negara. Misalnya setiap kebijaksanaan penguasa Negara senantiasa berlindung di balik ideology Pancasila sehingga setiap tindakan dan kebijaksanaan penguasa Negara senantiasa dilegitimasi oleh ideology Pancasila. Sehingga konsekuensinya setiap masyarakat Negara yang tidak mendukung kebijaksanaan tersebut dianggap berperihalan dengan Pancasila. Asas kekeluargaan sebagaimana terkandung dalam nilai Pancasila disalahgunakan menjadi praktek nepotisme, sehingga merajalela.

Oleh lantaran itulah maka gerakan reformasi harus tetap diletakkan dalam kerangka perspektif Pancasila sebagai landasan harapan dan ideology, lantaran tanpa adanya suatu disintegrasi, anarkisme, brutalisme serta pada balasannya menuju pada kehancuran bangsa dan Negara Indonesia. Maka reformasi dalam perspektif Pancasila pada hakikatnya harus menurut pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun secara rinci sebagai diberikut:

1)      Reformasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti bahwa suatu gerakan kea rah perubahan harus mengarah pada suatu kondisi yang lebih baik bagi kehidupan insan sebagai makhluk Tuhan. Karena hakikatnya insan yaitu sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yaitu sebagai makhluk yang tepat yang berakal budi sehingga senantiasa bersifat dinamis, sehingga selalu melaksanakan suatu perubahan kea rah suatu kehidupan kemanusiaan yang lebih baik. Maka reformasi harus berlandaskan moral religious dan hasil reformasi yang dijiwai nilai-nilai religious tidak membenarkan pengrusakan, penganiayaan, merugikan orang lain serta bentuk-bentuk kekerasan lainnya.

2)      Reformasi yang berkemanusiaan yang adil dan beradab yang berarti bahwa reformasi harus dilakukan dengan dasar-dasar nilai-nilai martabat insan yang beradab. Oleh lantaran itu reformasi harus dilandasi oleh moral kemanusiaan yang luhur, yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan bahkan reformasi mentargetkan ke arah penataan kembali suatu kehidupan Negara yang menghargai hak-hak asasi manusia. Reformasi menentang segala praktek eksploitasi, penindasan oleh insan terhadap insan lain, oleh golongan satu terhadap golongan lain, bahkan oleh penguasa terhadap rakyatnya. Untuk bangsa yang beragam menyerupai bangsa Indonesia maka semangat reformasi yang menurut pada kemanusiaan menetang praktek-praktek yang mengarah pada diskriminasi dan dominasi sosial, baik alasan perbedaan suku, ras, asal-usul maupun agama. Reformasi yang dijiwai nilai-nilai kemanusiaan tidak membenarkan sikap yang biadab membakar, menganiaya, menjarah, memperkosaan bentuk-bentuk kebrutalan lainnya yang mengarah pada praktek anarkisme.

3)      Semangat reformasi harus menurut pada nilai persatuan, sehingga reformasi harus menjamin tetap tegaknya Negara dan bangsa Indonesia. Reformasi harus menghindarkan diri dari praktek-praktek yang mengarah pada disintegrasi bangsa, upaya sparatisme baik atas dasar ke daerahan, suku maupun agama. Reformasi mempunyai makna menata kembali kehidupan bangsa dalam bernegara, sehingga reformasi justru harus mengarah pada lebih kuatnya persatuan dan kesatuan bangsa. Demikian juga reformasi harus senantiasa dijiwai asas kebersama sebagai suatu bangsa Indonesia.

4)      Semangat dan jiwa reformasi harus berakar pada asas kerakyatan lantaran justru permasalah dasar gerakan reformasi yaitu pada prinsip kerakyatan. Penataan kembali secara menyeluruh dalam segala aspek pelaksanaan pemerintahan Negara harus meletakkan kerakyatan sebagai paradigmanya. Rakyat yaitu sebagai asal mula kekuasaan Negara dan sekaligus sebagai tujuan kekuasaan Negara, dalam pengertian inilah maka reformasi harus mengembalikan pada tatanan pemerintahan Negara yang benar-benar bersifat demokratis, artinya rakyatlah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam Negara. Maka semangat reformasi menentang segala bentuk penyimpangan demokratis menyerupai kediktatoran baik bersifat eksklusif maupun tidak langsung, feodalisme maupun totaliterianisme. Asas kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan menghendaki terwujudnya masyarakat demokratis.

5)      Visi dasar reformasi harus jelas, yaitu demi terwujudnya Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gerakan reformasi yang melaksanakan perubahan dan penataan kembali dalam aneka macam bidang kehidupan Negara harus mempunyai tujuan yang jelas, yaitu terwujudnya tujuan bersama sebagai Negara aturan yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Oleh lantaran itu hendaklah disadari bahwa gerakan reformasi yang melaksanakan prubahan dan penataan kembali, pada hakikatnya bukan spesialuntuk bertujuan demi perubahan itu sendiri, namun perubahan dan penataan demi kehidupan bersama yang berkeadilan. Perlindungan terhadap hak asasi peradilan yang benar-benar bebas dari kekuasaan, serta legalitas dalam arti aturan harus benar-benar sanggup terwujudkan. Sehingga rakyat benar-benar menikmati hak serta kewajibannya menurut prinsip-prinsip keadilan sosial. oleh lantaran itu reformasi aturan baik yang menyangkut materi aturan terutama pegawanegeri pelaksana dan penegak aturan yaitu ialah sasaran reformasi yang mendesak untuk terciptanya suatu keadilan dalam kehidupan rakyat.

Dalam perspekif Pancasila gerakan reformasi sebagai suatu upaya untuk menata ulang dengan melaksanakan perubahan-perubahan sebagai realisasi kedinamisan dan keterbukaan Pancasila dalam kebijaksanaan dan penyelenggaraan Negara. Sebagai suatu ideology yang bersifat terbuka dan dinamis Pancasila harus bisa mengantisipasi perkembangan zaman terutama perkembangan dinamika aspirasi rakyat. Nilai-nilai Pancasila yaitu ada pada filsafat hidup bangsa Indonesia dan sebagai bangsa maka akan senantiasa mempunyai perkembangan aspirasi sesuai dengan tuntutan zaman.

BAB III

PENUTUP

1.      Kesimpulan

Istilah Paradigma pada pertamanya berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan terutama dalam kaitannya dengan filsafat ilmu pengetahun. istilah paradigma menjelma terminology yang mengandung konolasi pengertian sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan serta proses dalam suatu bidang tertentu termasuk dalam bidang pembangunan, reformasi maupun dalam pendidikan.

2.      Saran

Dapat menyebarkan kembali dalam pelajaran ihwal pancasila sebagai paradigma dan aneka macam macam-macam pancasila sebagai paradigma dalam masyarakat, pancasila sebagai paradigma pembangunan, dan pancasila sebagai paradigma reformasi.

DAFTAR PUSTAKA

www.pancasilasebagaiparadigma.com, di terusan pada tanggal 07 November 2014

Abulgani Ruslan, 1998, Pancasila dan Reformasi, Paradigma Offset : Yogyakarta

Kaelan, 2010, Pendidikan Pancasila, Paradigma Offset : Yogyakarta

Lokasi:

Berbagi :