Konsep Dan Dilema Pembangunan Infrastruktur
Infrastruktur yaitu salah satu modal penting bagi pembangunan ekonomi. Terhambatnya pembangunan infrastruktur berakibat negatif terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Pada artikel ini akan dibahas wacana konsep pembangunan infrastruktur (infrastructure development) beserta isu-isu yang terkait didalamnya.
Secara etimologi, kata ‘infrastructure’ terdiri dari kata ‘infra’ yang berarti dibawah atau didalam, dan ‘structure’ yang bermakna suatu metode atau cara bagaimana suatu entitas/bangunan disusun atau diorganisir.
Kaprikornus apabila diterapkan dalam konsep ekonomi, bisa dimaknai bahwa infrastruktur yaitu elemen-elemen yang menjadi pondasi atau kerangka entitas/bangunan. Elemen tersebut bisa berwujud fasilitas, peralatan, serta jasa yang memungkinkan berjalannya pembangunan.
Sementara Singer mengungkapkan bahwa infrastruktur yaitu investasi yang tidak secara eksklusif bersifat produktif, namun berfungsi sebagai media untuk mempercepat proses pembangunan (Singer, HW. Development Projects as Part of National Development Programme, 1951).
Disamping itu, pembangunan infrastruktur juga yaitu salah satu tujuan yang tercantum dalam kegiatan the Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-9, yakni membanguan infrastruktur yang andal, mempromosikan industrialisasi yang terbuka dan berkelanjutan, serta meningkatkan inovasi.
Adapun beberapa targetnya antara lain:
Lebih lanjut, infrastruktur mensugesti produktivitas dan output melalui prosedur eksklusif maupun tak langsung. Dalam prosedur langsung, infrastruktur meningkatkan produktivitas sumberdaya, sehingga secara otomatis meningkatkan jumlah output yang diproduksi.
Sementara dalam prosedur tidak langsung, infrastruktur berpotensi mengurangi biaya transaksi dan biaya lain (transportasi, pemeliharaan produk), sehingga mendorong produksi menjadi lebih efisien dan cepat hingga ke pasar/konsumen.
Ketika produksi menjadi lebih efisien, maka akan berdampak konkret terhadap efektivitas tenaga kerja. Selain itu, saat biaya transportasi menjadi lebih murah, maka akan semakin besar pula kemungkinan peningkatan produktivitas yang dihasilkan.
Dalam salah satu laporannya, the World Bank mencatat bahwa semenjak 1990, terdapat lebih dari US$ 2.5 trilliun di investasikan pada proyek infrastruktur swasta di seluruh dunia. Investasi tersebut antara lain berupa investasi pada telekomunikasi, listrik, dan jalan raya, sebagai pondasi proses industrialisasi, inovasi, dan peningkatan produktivitas.
Namun demikian tidak tiruana masyarakat menikmati hasil pembangunan infrastruktur. Masyarakat kawasan miskin masih kesusahan memperoleh kanal menuju wilayah yang lebih maju. melaluiataubersamaini kata lain, pembangunan masih terserius di perkotaan sebagai pusat industri dan perdagangan (World Bank. World Development Indicators 2016).
Sebagai contoh, di negara-negara Afrika terdapat lebih dari 25% populasi penduduk belum menikmati kanal listrik, sekitar 70% penduduk tidak memperoleh kanal penghubung antar wilayah, tak kurang dari 800 juta jiwa tidak memperoleh kanal ke sumber air membersihkan, serta lebih dari 2 miliar orang belum sempurnanya kanal pada kesehatan dan sanitasi yang layak.
Masalahnya, negara berkembang dan negara miskin cenderung tidak mempunyai kecukupan sumberdaya modal yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, sehinggga sangat bergantung pada dana menolongan internasional, contohnya melalui sumbangan Bank Dunia atau melalui denah Official Development Assistance/ODA (Dethier, J, and Alexander Moore. Infrastructure in developing countries: An overview of some economic issues, ZEF-Discussion Papers on Development Policy No. 165, April, 2012).
Selain menolongan forum internasional, tidak sedikit pula pembangunan infrastruktur yang melibatkan partisipasi pihak swasta (private sector). Infrastruktur yang didanai oleh sektor swasta biasanya lebih efisien dan menghasilkan lebih banyak keuntungan. Namun begitu, infrastruktur yang dikerjakan pihak swasta biasanya juga lebih mahal daripada jikalau didanai pemerintah.
Persoalannya, apabila infrastruktur dikerjakan oleh pemerintah, tidak jarang terjadi penyimpangan (distorsi) pada sumberdaya finansial yang digunakan. Bukan diam-diam lagi bahwa proyek-proyek yang dikerjakan oleh pemerintah sering dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan publik untuk memperkaya diri sendiri, kesannya bisa mereduksi kualitas infrastruktur yang dihasilkan.
Pada intinya, investasi semestinya ditujukan dalam kerangka mewujudkan sustainable infrastructure. Sustainble infrastructure yaitu infrastruktur yang bisa menjawaban permasalahan jangka panjang, mencakup beberapa aspek aspek sosial, ekonomi, serta lingkungan.
Dari aspek sosial, sustainable infrastructure semestinya berupa infrastruktur yang terbuka untuk publik dan mengutamakan penghormatan pada hak asasi manusia. Infrastruktur ini harus bisa diakses dan dinikmati oleh tiruana lapisan masyarakat, terutama kaum miskin, serta bisa berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan taraf hidup kaum marginal.
Sementara dari aspek ekonomi, sustainable infrastructure harus bisa bertahan dalam jangka panjang, dalam arti tidak membebani keuangan pemerintah untuk ongkos pemeliharaan, sehingga dana yang ada bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik lainnya.
Terakhir, dari aspek lingkungan, sustainable infrastructure harus menghasilkan infrastruktur yang ramah lingkungan, rendah emisi gas membuang, serta efisien dalam memanfaatkan sumberdaya energi (Bhattacharya, A, Jeremy Oppenheim, and Nicholas Stern. Driving Sustainable Development Through Better Infrastructure: Key Elements of A Transformation Program, Global Economy & Development, Working Paper 91, July, 2015).
Sebagai penutup, tidak bisa dipungkiri bahwa pembangunan infrastruktur menjadi salah satu penentu berjalannya roda perekonomian dan pembangunan suatu negara, sehingga menjadi sangat penting untuk menyadari faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pembangunan tersebut. **
ARTIKEL TERKAIT :
Beberapa Catatan wacana Reklamasi (Land Reclamation)
Problem Ketersediaan Perumahan di Kota Besar
Pembangunan Wilayah Perkotaan (Urban Development)
Hakikat Pembangunan Manusia (Human Development)
Kaprikornus apabila diterapkan dalam konsep ekonomi, bisa dimaknai bahwa infrastruktur yaitu elemen-elemen yang menjadi pondasi atau kerangka entitas/bangunan. Elemen tersebut bisa berwujud fasilitas, peralatan, serta jasa yang memungkinkan berjalannya pembangunan.
Sementara Singer mengungkapkan bahwa infrastruktur yaitu investasi yang tidak secara eksklusif bersifat produktif, namun berfungsi sebagai media untuk mempercepat proses pembangunan (Singer, HW. Development Projects as Part of National Development Programme, 1951).
Disamping itu, pembangunan infrastruktur juga yaitu salah satu tujuan yang tercantum dalam kegiatan the Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-9, yakni membanguan infrastruktur yang andal, mempromosikan industrialisasi yang terbuka dan berkelanjutan, serta meningkatkan inovasi.
Adapun beberapa targetnya antara lain:
- membangun infrastruktur yang berkarakter dan berkesinambungan, sehingga bisa mendukung pembangunan ekonomi dan manusia.
- meningkatkan kanal untuk perjuangan berskala kecil dalam memperoleh dana/modal dan jasa finansial lainnya, khususnya di negara berkembang.
- meningkatkan infrastruktur dan industri yang inovatif biar bertahan dalam jangka panjang, serta mengupayakan teknologi yang ramah lingkungan.
Lebih lanjut, infrastruktur mensugesti produktivitas dan output melalui prosedur eksklusif maupun tak langsung. Dalam prosedur langsung, infrastruktur meningkatkan produktivitas sumberdaya, sehingga secara otomatis meningkatkan jumlah output yang diproduksi.
Sementara dalam prosedur tidak langsung, infrastruktur berpotensi mengurangi biaya transaksi dan biaya lain (transportasi, pemeliharaan produk), sehingga mendorong produksi menjadi lebih efisien dan cepat hingga ke pasar/konsumen.
Ketika produksi menjadi lebih efisien, maka akan berdampak konkret terhadap efektivitas tenaga kerja. Selain itu, saat biaya transportasi menjadi lebih murah, maka akan semakin besar pula kemungkinan peningkatan produktivitas yang dihasilkan.
Dalam salah satu laporannya, the World Bank mencatat bahwa semenjak 1990, terdapat lebih dari US$ 2.5 trilliun di investasikan pada proyek infrastruktur swasta di seluruh dunia. Investasi tersebut antara lain berupa investasi pada telekomunikasi, listrik, dan jalan raya, sebagai pondasi proses industrialisasi, inovasi, dan peningkatan produktivitas.
Namun demikian tidak tiruana masyarakat menikmati hasil pembangunan infrastruktur. Masyarakat kawasan miskin masih kesusahan memperoleh kanal menuju wilayah yang lebih maju. melaluiataubersamaini kata lain, pembangunan masih terserius di perkotaan sebagai pusat industri dan perdagangan (World Bank. World Development Indicators 2016).
Sebagai contoh, di negara-negara Afrika terdapat lebih dari 25% populasi penduduk belum menikmati kanal listrik, sekitar 70% penduduk tidak memperoleh kanal penghubung antar wilayah, tak kurang dari 800 juta jiwa tidak memperoleh kanal ke sumber air membersihkan, serta lebih dari 2 miliar orang belum sempurnanya kanal pada kesehatan dan sanitasi yang layak.
Masalahnya, negara berkembang dan negara miskin cenderung tidak mempunyai kecukupan sumberdaya modal yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, sehinggga sangat bergantung pada dana menolongan internasional, contohnya melalui sumbangan Bank Dunia atau melalui denah Official Development Assistance/ODA (Dethier, J, and Alexander Moore. Infrastructure in developing countries: An overview of some economic issues, ZEF-Discussion Papers on Development Policy No. 165, April, 2012).
Selain menolongan forum internasional, tidak sedikit pula pembangunan infrastruktur yang melibatkan partisipasi pihak swasta (private sector). Infrastruktur yang didanai oleh sektor swasta biasanya lebih efisien dan menghasilkan lebih banyak keuntungan. Namun begitu, infrastruktur yang dikerjakan pihak swasta biasanya juga lebih mahal daripada jikalau didanai pemerintah.
Persoalannya, apabila infrastruktur dikerjakan oleh pemerintah, tidak jarang terjadi penyimpangan (distorsi) pada sumberdaya finansial yang digunakan. Bukan diam-diam lagi bahwa proyek-proyek yang dikerjakan oleh pemerintah sering dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan publik untuk memperkaya diri sendiri, kesannya bisa mereduksi kualitas infrastruktur yang dihasilkan.
Pada intinya, investasi semestinya ditujukan dalam kerangka mewujudkan sustainable infrastructure. Sustainble infrastructure yaitu infrastruktur yang bisa menjawaban permasalahan jangka panjang, mencakup beberapa aspek aspek sosial, ekonomi, serta lingkungan.
Dari aspek sosial, sustainable infrastructure semestinya berupa infrastruktur yang terbuka untuk publik dan mengutamakan penghormatan pada hak asasi manusia. Infrastruktur ini harus bisa diakses dan dinikmati oleh tiruana lapisan masyarakat, terutama kaum miskin, serta bisa berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan taraf hidup kaum marginal.
Sementara dari aspek ekonomi, sustainable infrastructure harus bisa bertahan dalam jangka panjang, dalam arti tidak membebani keuangan pemerintah untuk ongkos pemeliharaan, sehingga dana yang ada bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik lainnya.
Terakhir, dari aspek lingkungan, sustainable infrastructure harus menghasilkan infrastruktur yang ramah lingkungan, rendah emisi gas membuang, serta efisien dalam memanfaatkan sumberdaya energi (Bhattacharya, A, Jeremy Oppenheim, and Nicholas Stern. Driving Sustainable Development Through Better Infrastructure: Key Elements of A Transformation Program, Global Economy & Development, Working Paper 91, July, 2015).
Sebagai penutup, tidak bisa dipungkiri bahwa pembangunan infrastruktur menjadi salah satu penentu berjalannya roda perekonomian dan pembangunan suatu negara, sehingga menjadi sangat penting untuk menyadari faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pembangunan tersebut. **
ARTIKEL TERKAIT :
Beberapa Catatan wacana Reklamasi (Land Reclamation)
Problem Ketersediaan Perumahan di Kota Besar
Pembangunan Wilayah Perkotaan (Urban Development)
Hakikat Pembangunan Manusia (Human Development)
Posting Komentar untuk "Konsep Dan Dilema Pembangunan Infrastruktur"