Indonesia Membangun: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi, Menuju Poros Bahari Dunia
Dalam goresan pena sebelumnya (Perkembangan Perekonomian Indonesia), kita sudah mempelajari posisi strategis Indonesia, baik dari sisi geografis maupun pada keikutsertaan'nya dalam membangun kerjasama antar negara. Selain itu disebutkan pula kondisi sosial-ekonomi Indonesia semenjak kemerdekaan 1945 sampai terjadinya krisis ekonomi 1997-1998, yang menjadi tonggak lahirnya Orde Reformasi. Selanjutnya, dalam artikel ini kita akan memahami perkembangan terkini pembangunan di Indonesia dan keinginan yang hendak diwujudkan dalam jadwal pembangunan yang sudah disusun.
Pembangunan Infrastruktur.
Pada 2015 lalu, pemerintah Indonesia melaksanakan kebijakan ekonomi yang berdampak pribadi pada kondisi makro maupun mikroekonomi domestik, yakni pemangkasan subsidi materi bakar minyak (BBM) sampai mencapai Rp 230 triliun (bisniskeuangan.kompas.com, Jokowi Telah Memangkas Subsidi BBM Sebesar Rp 230 Triliun, 18 Februari 2015).
Hal tersebut dilakukan dengan beberapa alasan, diantaranya realita bahwa masyarakat yang menikmati subsidi BBM justru mereka yang berada di strata menengah keatas. Maka atas dasar keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan, subsidi BBM akan dialihkan untuk sektor produktif menyerupai pertanian, kelautan dan perikanan, dan ekonomi kreatif, serta peningkatan kemudahan kesehatan dan pendidikan.
Dimenambahkan pula bahwa sebagian dana yang diperoleh dari pemangkasan subsidi tersebut akan dipakai untuk pembangunan infrastruktur, menyerupai jalan bebas hambatan, jembatan, bendungan, dan kemudahan umum lain, terutama di daerah-daerah tertinggal diluar Pulau Jawa. Tindakan ini sekaligus sebagai upaya pemeratan pembangunan dan masukana mengatasi ketimpangan (inequality) diberbagai sektor perekonomian.
Meski pada pertamanya terjadi gejolak akhir penolakan dari sebagian masyarakat, dikemudian hari terbukti bahwa kebijakan pemangkasan subsidi ini berhasil mengurangi pemborosan anggaran negara (state budget), yang lantas diterbaikkan untuk sektor-sektor yang lebih produktif.
Menuju Poros Maritim Dunia.
Disamping itu, pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo juga sudah mendeklarasikan keinginan Indonesia menuju Poros Maritim Dunia (Global Maritime Axis).
Menurut keterangan resminya, poros maritim dipandang sebagai gagasan strategis yang dimanifestasikan dalam pengembangan interkoneksi antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, peningkatan masukana transportasi laut, serta peningkatan keamanan maritim.
Adapun agenda-agenda tersebut antara lain diwujudkan melalui penegakan kedaulatan wilayah maritim Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi biodiversity, serta peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya insan dibidang kelautan (presidenri.go.id, Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia, dipublikasikan pada 13 Nopember 2015).
Sementara Bank Dunia dalam laporannya mencatat beberapa poin penting atas perkembangan perekonomian Indonesia. Dalam laporan itu disebutkan bahwa kebijakan pemangkasan subsidi BBM sudah bisa memmenolong mengurangi ketimpangan dan bermanfaa untuk kepentingan yang lebih luas, menyerupai peningkatan infrastruktur, kemudahan kesehatan, dan jaminan sosial.
Di sektor perbankan, Bank Dunia juga menyorot tentang kebijakan Bank Indonesia yang secara sedikit demi sedikit menurunkan tingkat suku bunga acuan. Hal ini dibutuhkan bisa memacu perekonomian riil, sehingga daya saing sektor-sektor tersebut menjadi lebih kompetitif.
Hal lain yang dikemukakan yaitu upaya fokus pemerintah Indonesia dalam memangkas biaya dan waktu untuk mengurus perijinan (working permit) bagi usaha/investasi yang akan masuk ke Indonesia. Langkah ini diyakini bisa meningkatkan dapat dipercaya dan tingkat kepercayaan Indonesia di mata investor (The World Bank, Indonesia Economic Quarterly: Resilience through reforms, June 2016).
Masalah-masalah Utama dalam Pembangunan.
Diluar tiruana upaya yang sudah dilakukan pemerintah, masih terdapat banyak permasalahan terkait dengan pembangunan di Indonesia. Berikut rangkuman aneka macam dilema yang berpotensi menghambat pembangunan Indonesia:
Penutup.
Hingga kini, pemerintah Indonesia gencar melaksanakan pembangunan, terutama terkait dengan infrastruktur, sektor pertanian dan kelautan, peningkatan pembangunan kawasan tertinggal, serta interkonektivitas antar pulau dan antar wilayah. Meski demikian harus diakui, masih banyak tantangan dan dilema pembangunan yang harus ditanggulangi. **
ARTIKEL TERKAIT :
Mencermati Situasi Perekonomian Dunia di 2018
Perkembangan Perekonomian Indonesia
Melihat Sejarah Gerakan Non Blok (Non-Aligned Movement) dan Relevansinya di Dunia Modern
Peluang dan Tantangan ASEAN dalam Perekonomian Global
Pada 2015 lalu, pemerintah Indonesia melaksanakan kebijakan ekonomi yang berdampak pribadi pada kondisi makro maupun mikroekonomi domestik, yakni pemangkasan subsidi materi bakar minyak (BBM) sampai mencapai Rp 230 triliun (bisniskeuangan.kompas.com, Jokowi Telah Memangkas Subsidi BBM Sebesar Rp 230 Triliun, 18 Februari 2015).
Hal tersebut dilakukan dengan beberapa alasan, diantaranya realita bahwa masyarakat yang menikmati subsidi BBM justru mereka yang berada di strata menengah keatas. Maka atas dasar keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan, subsidi BBM akan dialihkan untuk sektor produktif menyerupai pertanian, kelautan dan perikanan, dan ekonomi kreatif, serta peningkatan kemudahan kesehatan dan pendidikan.
Dimenambahkan pula bahwa sebagian dana yang diperoleh dari pemangkasan subsidi tersebut akan dipakai untuk pembangunan infrastruktur, menyerupai jalan bebas hambatan, jembatan, bendungan, dan kemudahan umum lain, terutama di daerah-daerah tertinggal diluar Pulau Jawa. Tindakan ini sekaligus sebagai upaya pemeratan pembangunan dan masukana mengatasi ketimpangan (inequality) diberbagai sektor perekonomian.
Meski pada pertamanya terjadi gejolak akhir penolakan dari sebagian masyarakat, dikemudian hari terbukti bahwa kebijakan pemangkasan subsidi ini berhasil mengurangi pemborosan anggaran negara (state budget), yang lantas diterbaikkan untuk sektor-sektor yang lebih produktif.
Menuju Poros Maritim Dunia.
Disamping itu, pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo juga sudah mendeklarasikan keinginan Indonesia menuju Poros Maritim Dunia (Global Maritime Axis).
Menurut keterangan resminya, poros maritim dipandang sebagai gagasan strategis yang dimanifestasikan dalam pengembangan interkoneksi antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, peningkatan masukana transportasi laut, serta peningkatan keamanan maritim.
Adapun agenda-agenda tersebut antara lain diwujudkan melalui penegakan kedaulatan wilayah maritim Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi biodiversity, serta peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya insan dibidang kelautan (presidenri.go.id, Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia, dipublikasikan pada 13 Nopember 2015).
Sementara Bank Dunia dalam laporannya mencatat beberapa poin penting atas perkembangan perekonomian Indonesia. Dalam laporan itu disebutkan bahwa kebijakan pemangkasan subsidi BBM sudah bisa memmenolong mengurangi ketimpangan dan bermanfaa untuk kepentingan yang lebih luas, menyerupai peningkatan infrastruktur, kemudahan kesehatan, dan jaminan sosial.
Di sektor perbankan, Bank Dunia juga menyorot tentang kebijakan Bank Indonesia yang secara sedikit demi sedikit menurunkan tingkat suku bunga acuan. Hal ini dibutuhkan bisa memacu perekonomian riil, sehingga daya saing sektor-sektor tersebut menjadi lebih kompetitif.
Hal lain yang dikemukakan yaitu upaya fokus pemerintah Indonesia dalam memangkas biaya dan waktu untuk mengurus perijinan (working permit) bagi usaha/investasi yang akan masuk ke Indonesia. Langkah ini diyakini bisa meningkatkan dapat dipercaya dan tingkat kepercayaan Indonesia di mata investor (The World Bank, Indonesia Economic Quarterly: Resilience through reforms, June 2016).
Masalah-masalah Utama dalam Pembangunan.
Diluar tiruana upaya yang sudah dilakukan pemerintah, masih terdapat banyak permasalahan terkait dengan pembangunan di Indonesia. Berikut rangkuman aneka macam dilema yang berpotensi menghambat pembangunan Indonesia:
- Masalah korupsi. Menurut data Corruption Perceptions Index 2015, Indonesia menempati peringkat 88 dari total 168 negara dalam hal indeks korupsi atau angka bencana korupsi, jauh dibawah negara-negara tetangga menyerupai Thailand (76), Malaysia (50), dan Singapura (8) (Transparency International, Corruption Perceptions Index 2015). Hal ini mengindikasikan tingginya angka kejahatan korupsi di Indonesia.
- Gesekan antar masyarakat yang berbingkai info SARA (suku, ras, dan agama). Persoalan sosial yang berbau sentimen suku, ras, dan agama menjadi tantangan besar bagi pemerintah Indonesia dalam rangka menjaga keutuhan negara kesatuan.
- Gerakan radikalime dan jaenteng terorisme. Tidak bisa dipungkiri bahwa munculnya gerakan radikalisme serta teror yang terjadi beberapa kali di Indonesia berdampak negatif terhadap tingkat keamanan domestik dan menggerus kepercayaan investor asing.
- Kesentidakboleh pembangunan antar wilayah. Meski pemerintah Indonesia sudah melaksanakan pembangunan secara masif, terutama di daerah-daerah terpencil, namun sampai ketika ini belum tiruana masyarakat mencicipi kesetaraan dalam kesejahteraan. Hal ini tentunya menjadi tantangan fokus bagi pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan.
- Masalah kebakaran hutan dan lahan. Kejadian kebakaran hutan dan lahan sudah merusak, bukan spesialuntuk kekayaan alam tumbuhan dan fauna serta kandungan mineral dalam tanah, namun juga menurunkan kualitas udara yang berdampak pada kesehatan masyarakat.
- Persoalan pembalakan hutan secara liar (illegal logging). Hutan tropis (rainforest) Indonesia ialah salah satu hutan terluas di dunia, dengan area mencakup 463.3 ribu mil2. Sayangnya, kejahatan illegal logging sudah menghancurkan 75% area hutan di Indonesia, atau setara dengan 33.4 juta hektar. Bank Dunia bahkan mencatat kerugian total akhir aktivitas illegal logging setiap tahun mencapai lebih dari US$ 2 miliar (World Bank, A Revised Forest Strategy for The World Bank Group, 2002).
- Aktivitas Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing). Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (Ministry of Marine Affairs and Fisheries) dalam salah satu pernyataannya menyebut bahwa kerugian negara akhir illegal fishing mencapai angka Rp 101 trilliun setiap tahunnya, atau setara dengan US$ 7.77 miliar (US$ 1 = Rp 13,000) (news.kkp.go.id, Kerugian Negara Akibat Illegal Fishing, 101 Triliun Rupiah, September 22, 2015).
Penutup.
Hingga kini, pemerintah Indonesia gencar melaksanakan pembangunan, terutama terkait dengan infrastruktur, sektor pertanian dan kelautan, peningkatan pembangunan kawasan tertinggal, serta interkonektivitas antar pulau dan antar wilayah. Meski demikian harus diakui, masih banyak tantangan dan dilema pembangunan yang harus ditanggulangi. **
ARTIKEL TERKAIT :
Mencermati Situasi Perekonomian Dunia di 2018
Perkembangan Perekonomian Indonesia
Melihat Sejarah Gerakan Non Blok (Non-Aligned Movement) dan Relevansinya di Dunia Modern
Peluang dan Tantangan ASEAN dalam Perekonomian Global
Posting Komentar untuk "Indonesia Membangun: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi, Menuju Poros Bahari Dunia"