Pembiayaan Publik Pemerintah Tidak Proporsional

“Pembiayaan Publik Pemerintah Tidak Proporsional”

Dalam penyampaian nota keuangan RAPBN 2013 pertengahan Agustus 2012 pemerintah masih melestarikan tradisi pembiayaan konsumtif belanja rutin daripada melaksanakan pembiayaan produktif belanja modal.

Hal itu sanggup kita cermati mabadunga melihat porsi anggaran RAPBN 2013 menhadir dimana 63 persen porsi anggaran dipakai subsidi energi dan belanja pegawai negeri sipil sementara untuk pembiayaan pembangunan infrastuktur spesialuntuk disisakan 17 persen.

Perinciannya yakni dari total belanja pemerintah sentra dalam RAPBN 2012 dianggarkan Rp 1.139 triliun dari total pendapatan negara yang mencapai Rp 1.657,9 triliun. Sebanyak Rp 316,1 triliun dialihkan untuk membiayai subsidi BBM dan belanja pegawai memakan biaya Rp 241,1 triliun, sementara belanja modal spesialuntuk Rp 193,8 triliun.

melaluiataubersamaini porsi anggaran tersebut, kita melihat ada ketimpangan proporsional dalam faktor pembiayaan tersebut. Sebagai pola dalam subsidi energi yang mencapai 87 persen total belanja rutin, kita melihat bahwa selama ini subsidi BBM tidak sempurna samasukan alasannya selama ini subsidi tersebut lebih banyak dinikmati oleh kalangan golongan atas dan tidak merembet ke golongan bawah.

Meskipun kini, pemerintah menghimbau semoga masyarakat menengah atas menggunakan materi bakar non subsidi. Namun demikian, faktanya yang terjadi ialah antrean kendaraan bermotor keluaran terbaru dan plat merah pun masih memadati pompa bensin premium daripada Permatax yang antriannya sanggup dihitung dengan jari.

Inkonsistensi pemerintah lainnya terhadap janji efisiensi anggaran terlihat dari penerimaan CPNS 2012 di ketika moratorium CPNS masih berlaku sampai 31 Desember 2012 menhadir membesarnya penghasilan PNS pada 2013 menhadir naik tujuh persen melalui pembiayaan yang mencapai Rp 241,1 triliun. dalam RAPBN 2013 terjadi defisit anggaran mencapai Rp 150,2 triliun, pemerintah tetap menggelar rekrutmen CPNS dan menaikkan penghasilan PNS sebanyak tujub persen pada 2012-2013. Dalam mengamati hal ini pemerintah seyogyanya harus mengendalikan pengeluaran pegawai dan sebaliknya meningkatkan pengeluaran terkait belanja modal.

Imbas dari perilaku inkonsistensi pemerintah tersebut yakni semakin terhambatnya proses pembangunan infrastruktur di banyak sekali daerah sehingga berdampak pada menurunnya kualitas infrastruktur yang ada.

Setiap tahun, APBN Negara Indonesia selalu defisit, lebih besar belanja negara dibandingkan dengan sumber-sumber pendapatan yang sanggup didapatkan.

Ditjen Pengelolaan Utang Negara melaporkan bahwa total utang pemerintah di tahun 2013 ini akan mendekati angka Rp 2.000 triliun dengan PDB senilai Rp9.270 triliun. Peningkatan total utang Indonesia dari tahun 2012 - 2013 yaitu sekitar Rp 24,58 triliun. Salah satu penyebabnya karena pemerintah masih melestarikan tradisi pembiayaan konsumtif belanja rutin daripada melaksanakan pembiayaan produktif belanja modal. Yang menyebabkan negara kita bergantung kepada negara lain.

Dalam pengertian anggaran negara, utang luar negeri disebut juga sebagai sumber pendanaan alternatif yang dipakai untuk pembiayaan anggaran negara. Di satu sisi, utang luar negeri sanggup menjadi sumber pendanaan anggaran (APBN), akan tetapi di sisi lain menjadi beban anggaran, alasannya dibebankan persyaratan pembayaran bunga dan cicilan pokok u

tang luar negeri.

Di sisi lain, berdasarkan data yang dilansir Kementrian BUMN, bahwa total aset 141 BUMN mencapai sekitar Rp2.505 triliun (antarguaws.com).

melaluiataubersamaini perkiraan pertumbuhan aset BUMN tiap tahun sanggup mencapai 20%, dengan menggunakan hitungan sederhana maka pada tahun kelima, dengan menjual kepemilikan saham sebesar 49% ke publik dan hasil penjualan saham tadi akan sanggup menutup seluruh utang, tidak sekedar menambal lubang yang bocor pada APBN (defisit) namun sanggup memperkuat dan mempersembahkan donasi kasatmata bagi pembiayaan pembangunan.

Ada beberapa hal yang sanggup dilakukan pemerintah semoga tidak bergantung dari utang dan defisit anggaran, yaitu tidak ada korupsi, mendorong penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak, melaksanakan efisiensi penerapan anggaran, meterbaikkan pembiayaan produksi biaya modal semoga terpenuhinya kebutuhan produksi serta usaha, menyerupai halnya alat-alat teknologi yang menunjang dalam produksi pangan sehingga terpenuhinya kebutuhan pangan dalam negeri dan seterbaik mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri semoga terhapusnya sifat ketergantungan dari luar negeri.

melaluiataubersamaini demikian Negara Indonesia akan menjadi Negara maju dengan limpahan yang kaya akan sumber daya alam. Pertumbuhan ekonomi akan semakin lebih baik dari sebelumnya, dan Negara Indonesia akan lebih sanggup berkarya tanpa memikirkan beban utang luar negeri lagi.

Oleh : - Shinta Fitriana

- Siti Masitah

- Wardah