Memahami Pengertian Kebijakan Stimulus Fiskal (Fiscal Stimulus)
Penelitian terkena stimulus fiskal (fiscal stimulus) sudah banyak dilakukan. Beberapa studi dilaksanakan berdasar pada pengalaman negara-negara yang sudah mengaplikasikan kebijakan stimulus fiskal. Argumentasi yang muncul biasanya berkaitan dengan efektivitas kebijakan stimulus fiskal. Artikel ini berusaha memahami hakikat stimulus fiskal tanpa memasuki arena perdebatan tersebut.
Berbicara terkena stimulus fiskal tentu tidak akan terlepas dari kebijakan makroekonomi. Dalam ilmu ekonomi, terdapat dua perangkat kebijakan makroekonomi, yakni kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Berhubung topik kali ini menyangkut kebijakan fiskal, maka untuk kebijakan moneter akan kita kupas pada peluang lain.
Jika merujuk kepada definisinya, kebijakan fiskal (fiscal policy) ialah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perpajakan (taxation) dan pengeluaran pemerintah (government expenditure) (Samuelson, P, and William D. Nordhaus. Economics, International Edition, 2002).
Untuk kebijakan perpajakan sudah kita singgung sebelumnya pada bahasan tugas pajak dalam perekonomian. Sementara itu, government expenditure terdiri dari dua elemen. Yang pertama ialah government purchase, menyangkut belanja barang dan jasa pemerintah. contohnya ialah pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur serta peningkatan penghasilan pegawai negeri. Berikutnya ialah government transfer payment, yang ialah pengeluaran pemerintah dalam bentuk menolongan sosial, asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja, dan sejenisnya.
Lebih lanjut, stimulus fiskal sendiri ialah pemdiberian insentif atau dorongan dari sisi fiskal oleh pemerintah. Kebijakan stimulus fiskal biasanya diambil guna mengatasi krisis ekonomi yang sedang terjadi. Adapun implementasi dari insentif itu antara lain: percepatan pembangunan infrastruktur (jalan, bendungan), insentif pajak (pengurangan/penghapusan pajak tertentu), kemudian deregulasi dalam investasi (mempergampang persyaratan investasi).
Pemdiberian stimulus dibutuhkan menjadi pemicu (trigger) acara ekonomi terkait, contohnya pembangunan infrastruktur bisa membuat lapangan kerja, sementara insentif pajak bermanfaa untuk meningkatkan investasi.
Dalam sejarah perkembangan ekonomi, pentingnya memakai instrumen fiskal untuk stabilisasi ekonomi diserukan oleh salah satu tokoh ekonomi yang berjulukan John Maynard Keynes, pada dikala terjadi great depression di Amerika Serikat di sekitar 1930’an.
Menurut konsep keynesian framework, penambahan belanja pemerintah bisa menstimulasi perekonomian, baik secara eksklusif (melalui peningkatan konsumsi dan investasi), maupun tidak eksklusif (melalui peningkatan pendapatan individu dan transfer payment). Meningkatnya pendapatan yang bisa dibelanjakan (disposable income) dari sektor rumah tangga, akan meningkatkan konsumsi. Peningkatan konsumsi pada gilirannya meningkatkan pendapatan nasional (Toglhofer and Reiss. The Effectiveness of Fiscal Stimulus Packages in Times of Crisis, 2009).
Lebih jauh, studi lain menyatakan bahwa stimulus fiskal seharusnya dilarang sehabis terjadi perbaikan ekonomi, sehingga tidak mengakibatkan defisit dalam jangka panjang dan instabilitas perekonomian.
Alasan detilnya sebagai diberikut: walaupun peningkatan pengeluaran pemerintah bisa mengurangi beban individu dan meningkatkan kesejahteraan secara agregat; menurunkan angka pengangguran; serta meningkatkan pendapatan nasional, namun ada harga yang harus dibayarkan kembali segera sehabis ekonomi mengalami recovery.
Apabila tidak dilakukan, maka dalam jangka panjang justru akan berpotensi mengakibatkan defisit anggaran serta ketidakstabilan ekonomi (Strulik and Trimborn. The Dark Side of Fiscal Stimulus, Discussion Paper, Center for European, Governance and Economic Development Research, 2013).
Hal lain yang menjadi masalah ialah terkena seberapa besar anggaran yang dipakai dalam melakukan kebijakan stimulus fiskal, serta bagaimana mengalokasikan anggaran tersebut pada sektor ekonomi yang sempurna samasukan.
Kesimpulan akhir, stimulus fiskal ialah kebijakan makroekonomi berupa pemdiberian insentif disektor fiskal. Kebijakan ini diterapkan pemerintah pada dikala menghadapi krisis ekonomi. Meskipun bisa meningkatkan pendapatan nasional, namun terdapat argumentasi dari beberapa penelitian terkena efektivitas stimulus fiskal serta alokasi anggarannya. **
ARTIKEL TERKAIT :
Menimbang Efektivitas Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)
Peran Pajak Dalam Pembangunan dan Perekonomian
Memahami Arti Pelanggaran Pajak (Tax Evasion) dan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)
Mengenal Shadow Economy
Jika merujuk kepada definisinya, kebijakan fiskal (fiscal policy) ialah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perpajakan (taxation) dan pengeluaran pemerintah (government expenditure) (Samuelson, P, and William D. Nordhaus. Economics, International Edition, 2002).
Untuk kebijakan perpajakan sudah kita singgung sebelumnya pada bahasan tugas pajak dalam perekonomian. Sementara itu, government expenditure terdiri dari dua elemen. Yang pertama ialah government purchase, menyangkut belanja barang dan jasa pemerintah. contohnya ialah pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur serta peningkatan penghasilan pegawai negeri. Berikutnya ialah government transfer payment, yang ialah pengeluaran pemerintah dalam bentuk menolongan sosial, asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja, dan sejenisnya.
Lebih lanjut, stimulus fiskal sendiri ialah pemdiberian insentif atau dorongan dari sisi fiskal oleh pemerintah. Kebijakan stimulus fiskal biasanya diambil guna mengatasi krisis ekonomi yang sedang terjadi. Adapun implementasi dari insentif itu antara lain: percepatan pembangunan infrastruktur (jalan, bendungan), insentif pajak (pengurangan/penghapusan pajak tertentu), kemudian deregulasi dalam investasi (mempergampang persyaratan investasi).
Pemdiberian stimulus dibutuhkan menjadi pemicu (trigger) acara ekonomi terkait, contohnya pembangunan infrastruktur bisa membuat lapangan kerja, sementara insentif pajak bermanfaa untuk meningkatkan investasi.
Dalam sejarah perkembangan ekonomi, pentingnya memakai instrumen fiskal untuk stabilisasi ekonomi diserukan oleh salah satu tokoh ekonomi yang berjulukan John Maynard Keynes, pada dikala terjadi great depression di Amerika Serikat di sekitar 1930’an.
Menurut konsep keynesian framework, penambahan belanja pemerintah bisa menstimulasi perekonomian, baik secara eksklusif (melalui peningkatan konsumsi dan investasi), maupun tidak eksklusif (melalui peningkatan pendapatan individu dan transfer payment). Meningkatnya pendapatan yang bisa dibelanjakan (disposable income) dari sektor rumah tangga, akan meningkatkan konsumsi. Peningkatan konsumsi pada gilirannya meningkatkan pendapatan nasional (Toglhofer and Reiss. The Effectiveness of Fiscal Stimulus Packages in Times of Crisis, 2009).
Lebih jauh, studi lain menyatakan bahwa stimulus fiskal seharusnya dilarang sehabis terjadi perbaikan ekonomi, sehingga tidak mengakibatkan defisit dalam jangka panjang dan instabilitas perekonomian.
Alasan detilnya sebagai diberikut: walaupun peningkatan pengeluaran pemerintah bisa mengurangi beban individu dan meningkatkan kesejahteraan secara agregat; menurunkan angka pengangguran; serta meningkatkan pendapatan nasional, namun ada harga yang harus dibayarkan kembali segera sehabis ekonomi mengalami recovery.
Apabila tidak dilakukan, maka dalam jangka panjang justru akan berpotensi mengakibatkan defisit anggaran serta ketidakstabilan ekonomi (Strulik and Trimborn. The Dark Side of Fiscal Stimulus, Discussion Paper, Center for European, Governance and Economic Development Research, 2013).
Hal lain yang menjadi masalah ialah terkena seberapa besar anggaran yang dipakai dalam melakukan kebijakan stimulus fiskal, serta bagaimana mengalokasikan anggaran tersebut pada sektor ekonomi yang sempurna samasukan.
Kesimpulan akhir, stimulus fiskal ialah kebijakan makroekonomi berupa pemdiberian insentif disektor fiskal. Kebijakan ini diterapkan pemerintah pada dikala menghadapi krisis ekonomi. Meskipun bisa meningkatkan pendapatan nasional, namun terdapat argumentasi dari beberapa penelitian terkena efektivitas stimulus fiskal serta alokasi anggarannya. **
ARTIKEL TERKAIT :
Menimbang Efektivitas Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)
Peran Pajak Dalam Pembangunan dan Perekonomian
Memahami Arti Pelanggaran Pajak (Tax Evasion) dan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)
Mengenal Shadow Economy
Posting Komentar untuk "Memahami Pengertian Kebijakan Stimulus Fiskal (Fiscal Stimulus)"